SMK IDSA Ancam Serahkan Siswa Kepada Kadiknas Bateng

KOBA - Usaha dan perjuangan SMK IDSA Koba menuntut Kadiknas mencabut SK penambahan PSB tanpa ada kesepakatan bersama belum juga berbuah hasil. Pasalnya, keputusan yang ditentukan pada rapat Selasa (20/7) sekitar pukul 09.00 Wib ternyata tidak mendatangkan solusi bagi SMK IDSA dengan alasan tidak akan menarik kebijakan yang telah diambil, mengakui bahwa Kadiknas pejabat yang tidak konsisten dan mengakui kekeliuran tidak mengundang seluruh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait PSB.

Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMK IDSA Koba Miss Aprilita mengatakan menyayangkan pertemuan dengan Kadiknas Selasa kemarin karena tidak menghasilkan solusi. Katanya, solusi yang ditawarkan bahwa Kadiknas sendiri siap mendatangkan guru bantu disekolah negeri untuk mengajar di SMK IDSA bermaksud mengurangi kredit jam belajar. "Percuma saja pertemuan kemarin karena tidak menghasilkan solusi, hanya saja kami ditawarkan bahwa Kadiknas akan mendatangkan guru negeri agar diperbantukan untuk mengurangi kredit jam belajar," ujar Miss Aprilita saat diwawancara, Selasa (20/7). Katanya, jika Kadiknas tidak bisa memberikan solusi, maka SMK IDSA Koba akan memberikan jalan keluar. Adapun solusinya adalah SMK IDSA akan menyerahkan 120 siswa-siswinya mulai dari kelas 10, 11 dan 12 kepada Dinas Pendidikan. Setelah anak didik diserahkan, selanjutnya Dinas Pendidikan yang menjadi tanggungjawab terhadap pendidikan mereka begitu pula Kegiatan Belajar Mengajar tetap menjadi urusan pemerintah. "Karena Kadiknas tidak bisa memberi solusi, maka solusi dari kami adalah akan menyerahkan seluruh siswa-siswi kami kepada Dinas Pendidikan. Kalau sudah diserahkan, selanjutnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan," ungkapnya. Bahkan lanjut Miss, administrasi siswa pun sudah siap mulai dari daftar identitas siswa, jumlah, dan biodata yang lain. Tak hanya itu, Yayasan Idrus Syariah pun sudah mengizinkan melalui surat agar siswa-siswi SMK IDSA diserahkan kepada Dinas Pendidikan kalau Kadiknas tidak mencabut SK perubahan PSB itu. "Administrasi kita sudah siap untuk menyerahkan anak-anak ini kepada orang tuanya, ini bukan main-main," tukasnya.
Hal senada disampaikan Robiyanto bahwa jika belum ada keputusan hingga berita ini diturunkan, maka anak-anak SMK IDSA Koba tetap mendatangi Kadiknas Bateng. Katanya, kedatangan ke Kadiknas sebagai bentuk kekecewaan dari SMK IDSA terhadap keputusan Kadiknas yang dilanggar sendiri. "Ini sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap keputusan Kadiknas yang diambil," tambahnya. Dilanjutnya, SMK IDSA Koba terus menerus tersakiti karena PSB dinilai tidak tranparan, seperti kejadian pada tahun lalu, kemudian terulang kembali pada tahun 2010 bahwa komitmen bersama dilanggar lagi. "Dua tahun begini terus, tahun lalu komitmen dilanggar sekarang dilanggar lagi. Jadi, SMK IDSA terus menerus dikebiri pemerintah.
Sementara itu, Kadiknas Bateng Umar Baki hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Namun, saat pengurus blogger ini mendatangi sekretarisnya Saparuddin mengaku bahwa Kadiknas saat kedatangan rombongan SMK IDSA sedang tidak ada di tempat lantaran ada urusan dinas di Pemerintah Provinsi. Begitujuga Kabid Dikmen pun ikut keluar dinas. "Kadiknas tidak ada ditempat karena ada urusan dinas ke Pemerintah Provinsi, pak Sugiono juga ikut," ujar Saparuddin. Katanya, dirinya tidak bisa memberi komentar karena bukan kewajibannya. Apalagi tidak ada izin dari Kadiknas, sehingga kita tetap menunggu jawaban dari Kadiknas.
"Tunggu Kadiknas, karena saya tidak diamanahkan oleh Kadiknas, maka saya tidak berani memberi tanggapan.
Terpisah, Asisten II Setda Pittor mengatakan akan menindaklanjuti keinginan yang telah disampaikan SMK IDSA Koba secepatnya. Katanya, direncanakan malam tadi mengadakan pertemuan dengan Kadiknas dan Setda Bateng bermaksud mencari solusi yang bijak. Lanjutnya, jangan sampai persolaan PSB ini berakhir tanpa solusi bahkan jalan keluarnya pun diharapkan tidak merugikan pihak manapun. (smk idsa).