.JPG)
KOBA - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Idrus Syariah (IDSA) Koba Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengecam Kepala Dinas Pendidikan Bateng supaya mencabut Surat Keputusan (SK) Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang pernah dikeluarkan, kemudian mendesak Kadiknas agar tetap kembali kepada SK Kepala Dinas Pendidikan Bateng N0. 022.1/045/Dindik/2010, sehingga proses PSB 2010 berjalan profesional.
Dihadapan Kadiknas Bateng, Kepala SMK IDSA Koba Miss Aprilita mengatakan Penerimaan Siswa Baru Bangka Tengah 2010 ini harus sesuai komitmen yang telah disepakati bersama pada pertemuan Masyarakat Kelompok Kerja Sekolah (MKKS)
tanggal 22 Mei 2010 di SMK 1 Simpang Katis Kecamatan Sungaiselan. Lanjutnya, jika sudah ada komitmen, maka jangan lagi dilanggar. "Kalau sudah ditetapkan porsinya untuk setiap sekolah Se- Bangka Tengah, maka jangan lagi dirubah," ujar Miss Aprilita saat dikonfirmasi, Senin (19/7).
Menurutnya, kalau kesepakatan bersama Kadiknas dan Kepala Sekolah Se- Bangka Tengah itu dilanggar artinya percuma adanya SK penetapan lantaran akhirnya dirubah lagi tanpa ada rapat bersama. "Percuma saja diterbitnya SK awal, kalau toh akhirnya dirubah kembali tanpa ada rapat bersama," ungkapnya. Perempuan yang disapa Miss itu menegaskan SMK IDSA mendatangi Kadiknas hanya meminta SK baru yang pernah diterbit tanpa ada pertemuan itu untuk segera dicabut. Jika tidak, SMK IDSA Koba berkomitmen akan mengembalikan siswanya kepada Dinas Pendidikan sebagai solusi terakhir. Namun, konsekuensinya, Kadiknas harus memikirkan para guru-guru SMK IDSA harus bekerja dimana karena perihal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, begitu juga kebutuhan yang lain. "Kedatangan kami ke Kadiknas hanya meminta agar SK baru yang pernah diterbitkan oleh Kadiknas tanpa ada rapat bersama itu untuk segera dicabut, hanya itu saja yang kami minta, tidak lebih," ucapnya.
Senada juga dengan Wakil Kepala Sekolah SMK IDSA Syahrudin, bahwa kebijakan Kadiknas Bateng mengenai PSB tersebut dilanggar Kadiknas sendiri. Katanya, kalau SK PSB mengenai kuota siswa pada Sekolah Se- Bangka Tengah telah ditetapkan, tidak ada lagi yang namanya dimain-mainkan apalagi dirubah. "Kalau SK Penetapan kuota siswa masing-masing sekolah telah ditetapkan, tidak ada lagi yang namanya dimain-mainkan apalagi dirubah," ujarnya. Kata Syahrudin, jika Kadiknas Bateng ingin merubah SK itu, sebaiknya Kadiknas harus mengadakan pertemuan kembali dengan cara mengumpulkan seluruh Sekolah di Bangka Tengah bermaksud meminta persetujuan. "Kalau Kadiknas harus merubah SK itu, sebaiknya adakan rapat kembali dengan seluruh sekolah-sekolah untuk mendapatkan persetujuan," tukasnya.
Sementara itu, Kadiknas Bateng Umar Baki, AB mengaku belum bisa mengambil keputusan pada saat pertemuan kemarin karena sedang tidak konsentrasi. Katanya, dasar mengambil kebijakan itu harus butuh waktu untuk memikirkan bagaiaman cara menghasilkan keputusan yang bijaksana. "Saya bisa memutuskan saat itu juga, tapi saya khawatir tidak mendapatkan keputusan yang terbaik karena sedang dalam tidak konsentrasi," ungkapnya. Lanjut Umar, persoalan PSB ini direncanakan akan diselesaikan hari ini, Selasa (20/7) dengan pertemuan kembali antara Kadiknas dan SMK IDSA Koba pada pukul 09.00 WIb di Dinas Pendidikan Bangka Tengah bermaksud mencari keputusan terbaik mengakhiri persolan PSB 2010 ini.
"Kita akan selesaikan persoalan PSB itu hari ini sekitar pukul 09.00 Wib di Dinas Pendidikan," pungkasnya. (smk idsa).
tanggal 22 Mei 2010 di SMK 1 Simpang Katis Kecamatan Sungaiselan. Lanjutnya, jika sudah ada komitmen, maka jangan lagi dilanggar. "Kalau sudah ditetapkan porsinya untuk setiap sekolah Se- Bangka Tengah, maka jangan lagi dirubah," ujar Miss Aprilita saat dikonfirmasi, Senin (19/7).
Menurutnya, kalau kesepakatan bersama Kadiknas dan Kepala Sekolah Se- Bangka Tengah itu dilanggar artinya percuma adanya SK penetapan lantaran akhirnya dirubah lagi tanpa ada rapat bersama. "Percuma saja diterbitnya SK awal, kalau toh akhirnya dirubah kembali tanpa ada rapat bersama," ungkapnya. Perempuan yang disapa Miss itu menegaskan SMK IDSA mendatangi Kadiknas hanya meminta SK baru yang pernah diterbit tanpa ada pertemuan itu untuk segera dicabut. Jika tidak, SMK IDSA Koba berkomitmen akan mengembalikan siswanya kepada Dinas Pendidikan sebagai solusi terakhir. Namun, konsekuensinya, Kadiknas harus memikirkan para guru-guru SMK IDSA harus bekerja dimana karena perihal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, begitu juga kebutuhan yang lain. "Kedatangan kami ke Kadiknas hanya meminta agar SK baru yang pernah diterbitkan oleh Kadiknas tanpa ada rapat bersama itu untuk segera dicabut, hanya itu saja yang kami minta, tidak lebih," ucapnya.
Senada juga dengan Wakil Kepala Sekolah SMK IDSA Syahrudin, bahwa kebijakan Kadiknas Bateng mengenai PSB tersebut dilanggar Kadiknas sendiri. Katanya, kalau SK PSB mengenai kuota siswa pada Sekolah Se- Bangka Tengah telah ditetapkan, tidak ada lagi yang namanya dimain-mainkan apalagi dirubah. "Kalau SK Penetapan kuota siswa masing-masing sekolah telah ditetapkan, tidak ada lagi yang namanya dimain-mainkan apalagi dirubah," ujarnya. Kata Syahrudin, jika Kadiknas Bateng ingin merubah SK itu, sebaiknya Kadiknas harus mengadakan pertemuan kembali dengan cara mengumpulkan seluruh Sekolah di Bangka Tengah bermaksud meminta persetujuan. "Kalau Kadiknas harus merubah SK itu, sebaiknya adakan rapat kembali dengan seluruh sekolah-sekolah untuk mendapatkan persetujuan," tukasnya.
Sementara itu, Kadiknas Bateng Umar Baki, AB mengaku belum bisa mengambil keputusan pada saat pertemuan kemarin karena sedang tidak konsentrasi. Katanya, dasar mengambil kebijakan itu harus butuh waktu untuk memikirkan bagaiaman cara menghasilkan keputusan yang bijaksana. "Saya bisa memutuskan saat itu juga, tapi saya khawatir tidak mendapatkan keputusan yang terbaik karena sedang dalam tidak konsentrasi," ungkapnya. Lanjut Umar, persoalan PSB ini direncanakan akan diselesaikan hari ini, Selasa (20/7) dengan pertemuan kembali antara Kadiknas dan SMK IDSA Koba pada pukul 09.00 WIb di Dinas Pendidikan Bangka Tengah bermaksud mencari keputusan terbaik mengakhiri persolan PSB 2010 ini.
"Kita akan selesaikan persoalan PSB itu hari ini sekitar pukul 09.00 Wib di Dinas Pendidikan," pungkasnya. (smk idsa).
1 komentar:
Inilah potret perilaku pejabat sekarang yg banyak melanggar ketentuan yang t'lah ada....
Entah ada apa dibalik ini semua....S'moga kejadian ini tidak terulang kembali dimasa2 yg akan datang........
Posting Komentar